800 UKM Diusulkan Payakumbuh Untuk Terima Bantuan Modal Presiden

800 UKM Diusulkan Payakumbuh

SUMBAR24.COM — 800 UKM diusulkan Payakumbuh ke pemerintah pusat untuk menerima bantuan presiden. Bantuan tersebut adalah dalam bentuk modal kerja sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan.

“Kami telah menerima 1000-an bahan atau data pelaku usaha mikro dan kecil ini dari beberapa minggu lalu,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Dahler didampingi Sekretaris Ibrahim, Senin (31/08/20).

Ditambahkan Dahler, namun saat ini baru sekitar 800 data usulan yang telah diinput melalui daring.

Wawako Masih Isolasi, 4 Warga Payakumbuh Kembali Positif Covid-19

“Penerimaan data ini masih akan berlangsung hingga sore Senin (31/08) , sembari itu kami terus melakukan penginputan. Sehingga setiap harinya data yang kami kirimkan terus bergerak,” ujar Dahler.

Mantan Staf Ahli Wali Kota itu juga menyebutkan bahwa nantinya data yang telah diinput kan tersebut akan diverifikasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Koperasi dan UKM.

“Beberapa syarat atau pelaku usaha yang diutamakan itu tentunya yang telah mempunyai izin usaha, setidak-tidaknya itu izin atau bukti usaha dari kelurahan. Tapi, bagaimanapun keputusan nantinya dari pemerintah pusat,” jelas Dahler.

Sementara itu, Kabid Koperasi dan UKM M. Faisal mengatakan pelaku usaha yang tidak dapat menerima bantuan presiden untuk usaha mikro ini adalah pelaku usaha yang merupakan PNS, anggota TNI/Polri dan karyawan atau pegawai BUMN.

“Selain itu, masyarakat yang sedang menerima program KUR juga tidak bisa dan pastinya harus menggunakan bantuan ini untuk modal usaha,” kata dia.

Pulang Dari KPK, Riza Falepi Diamanahkan Kembangkan IT Terintegrasi

Ia mengatakan bahwa tidak ada batasan usulan yang diberikan oleh Kementrian Koperasi dan UKM. Sehingga masyarakat atau pelaku usaha yang memang merasa layak menerima bantuan itu silakan untuk mengirimkan data ke kantor Dinas Koperasi dan UKM.

Salah seorang pelaku usaha kuliner, Noni (39) mengatakan bahwa keinginannya untuk mengurus bantuan tersebut karena dalam beberapa bulan terakhir pendapatannya telah menurun karena pandemi COVID-19.

“Karena tidak ada kegiatan persekolahan, kalau dihitung-hitung pengurangannya mencapai 50 persen, biasanya pendapatan itu mencapai dua juta rupiah dalam sebulan,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *