Kabar  

Total 23 Hari, Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

Cuti Bersama yahun 2021

SUMBAR24.COM — Akhirnya Surat Keputusan Bersama (SKP) yang ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan libur nasional dan cuti bersama tahun 2021.

Dilansir dari Liputan6, Jumat (11/09/20), dalam siaran pers Menteri Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, mengutarakan tanggal dan jumlah hari libur nasional di tahun 2021.

“Ada sedikit perubahan dari yang sudah direncanakan. Untuk libur Idul Fitri yang rencana dimulai tanggal 10,11, 12, 13, 14, 15, 17 digeser mulai 12,13, 14, 17, 18, 19 Mei. Jadi, cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 2021 menjadi tanggal 12, 17, 18, dan 19 Mei,” kata Muhadjir Effendy, Jumat (11/09/20).

Baca juga :

Update Harga Emas 11 September 2020

Sementara itu, untuk Natal ada tambahan cuti bersama di tanggal 27 Desember. Padahal, awalnya cuti Natal hanya tanggal 24 Desember.

“Sehingga total libur nasional dan cuti bersama di 2021 menjadi 23 hari,” ucap Muhadjir saat memimpin Rapat Tingkat Menteri Penetapan dan Penandatanganan SKB Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 yang digelar virtual, Kamis 10 September 2020.

Dijelaskan Muhadjir, penetapan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2021 didasari atas berbagai pertimbangan. Di antaranya berhubungan dengan pengaturan arus lalu lintas jelang dan setelah libur panjang di hari raya hingga peluang meningkatnya pendapatan ekonomi daerah maupun negara dari sektor pariwisata.

Baca juga :

Tim Vaksin Merah Putih Temui Jokowi di Istana Bogor

“Saya harap ini bisa dijadikan pedoman untuk kita semua. Naskah SKB bisa ditandatangani atas perbaikan hasil rapat kita pada hari ini,” jelas Muhadjir Effendy.

Kemenpan-RB akan segera melakukan revisi

Sementara itu, Kemenpan-RB akan segera melakukan revisi Permenpan-RB yang disesuaikan dengan hasil keputusan rapat. Khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), akan dibuat aturannya melalui Keputusan Presiden (Keppres).

Sedangkan, untuk sektor swasta, akan diterbitkan surat edaran dari Kemenaker.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *