SUMBAR24.COM — Setelah meraih 5 kali prediket WTP dalam lima tahun terakhir, Pemerintah Kota Bukittinggi menerima penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pemberian penghargaan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2020 secara daring, Selasa (22/09/20).
Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bukittinggi tahun 2019 yang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kategori 5 kali berturut-turut.
Baca juga :
Ngarai Saiyo Panen Raya, Wako Ramlan : Pertahankan Pertanian Untuk Dukung Pariwisata
Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias bersyukur atas penghargaan dari Menteri Keuangan ini di kategori 5 kali prediket WTP.
“Alhamdulillah, kita bersyukur ini merupakan hasil kerja keras semua elemen pemerintah dan dukungan masyarakat Kota Bukittinggi tentunya dalam pengelolaan administrasi keuangan yang dari tahun ketahun terus membaik,” kata Walikota Ramlan.
Dikatakan Ramlan, walaupun penghargaan ini bukan tujuan akhir sebuah pencapaian, namun harus menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua untuk lebih baik lagi dan bekerja keras dalam pengelolaan laporan keuangan, ungkapnya.
Baca juga :
Sementara itu Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani dalam sambutan dan arahannya mengatakan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Keuangan untuk kementerian/lembaga, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota karena telah menyelesaikan laporan keuangan secara akurat, akuntabel dan transparan.
“Sebagai wujud apresiasi kita berikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang telah mendapatkan opini tahun 2019 dan yang telah meraih WTP 5 kali berturut-turut, serta WTP 10 kali berturut-turut,” kata Sri Mulyani.
Selanjutnya Sri Mulyani mengatakan bahwa dibandingkan dengan tahun 2018 keberhasilan Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD terjadi peningkatan, hal ini juga menunjukkan semakin meningkatnya tata kelola yang tidak hanya dalam pengelolaan Barang Milik Negara tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas serta tanggungjawab pemerintahan.
