,

Tim Operasi Terpadu Turun Perdana Ke Pasar Balimbing

oleh -2 views
Tim Operasi Terpadu Turun Perdana Ke Pasar Balimbing

SUMBAR24.COM — Hari pertama diterapkannya Perda Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Tanah Datar ditandai dengan kegiatan tim Operasi Terpadu turun ke Pasar Balimbing Rambatan. Kecamatan Rambatan, Sabtu (10/11/20) lalu.

Dirilis dari FP Facebook Humas Tanah Datar, Rabu (14/10/20), Kasi Penegakkan Perda Satpol PP Elfiardi mengatakan, masih banyak warga yang ditemukan belum menerapkan protokol kesehatan. Mereka menganggap sepele persoalan ini, padahal pemerintah sudah berjibaku mengatasi persoalan Covid-19.

“Kenyataannya, masih dijumpai masyarakat yang tidak memakai masker. Dengan kondisi ini, perlu dilakukan edukasi terus menerus kepada masyarakat tentang Adaptasi Kebiasaan Baru sesuai Protokol Kesehatan,” ujar Elfiardi.

Baca juga :

Baznas Tanah Datar Salurkan Zakat Rp 1,5 M Untuk 432 Orang Mustahiq

Dalam razia perdana yang digelar pada hari tersebut, yang dimulai sejak pukul 08.00 sampai 12.30 WIB itu, tim menurunkan petugas dari Satpol PP, Polres, Kodim, Dishub, CPM, dan dari Kejari Tanah Datar. Serta dibantu Anggota DPRD Tanah Datar, Sub Gugus Tugas Covid nagari Balimbing, Babinkamtibmas, Babinsa dan Satlinmas.

“Jadi operasi ini memang ditujukan bagi pengunjung dan pedagang di pasar. Nantinya, secara bergiliran kita akan gelar operasi ke wilayah lain, ” sebut Elfiardi.

Elfiardi mengatakan, selama operasi digelar di Pasar Balimbing, tercatat 7 orang pedagang dan pengunjung tidak memakai masker.

Baca juga :

Bupati Erman Rahman Lantik Pj. Wali Nagari Tigo Jangko

“Sesuai Perda no 6 Tahun 2020, sanksi diberikan berupa kerja sosial. Sebelum didata dan diberikan sanksi, pelanggar dipasangkan terlebih dahulu masker. Dan sebelum menjalankan sanksi, pelanggar menandatangani dokumen bukti pelanggaran dan surat pernyataan kesediaan menjalankan sanksi,” sebut Elfiardi.

Elfiardi menjelaskan, untuk sementara ini sesuai kesepakatan Tim Operasi Terpadu dan setelah meminta pendapat hukum dari Perwakilan Pengadilan Negeri, Kejari dan Kepolisian, disepakati memakai perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Perda No 6 Tahun 2020.

Sebelumnya, Tanah Datar juga mengeluarkan Perbup no 48 tahun 2020 tentang penegakan protokol kesehatan Covid 19. Dimana didalam Perbup itu diatur sanksi bagi perorangan dan badan serta pengelola usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan Covid 19.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *