SUMBAR24.COM — Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak tahun 2020 tinggal sebulan lagi. Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, netralitas aparatur negara (ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN dan BUMD) tidak lepas dari sorotan publik.
Demi terwujudnya penyelenggaraan Pemilukada yang jujur dan adil, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi, Kamis (05/11/20), mengadakan kegiatan Pengawasan Pemilihan Partisipatif di Hotel Santika, Bukittinggi.
Acara yang diikuti oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, termasuk Camat dan Lurah, serta perwakilan dari Polri, TNI, BUMN, BUMD dan media.
Baca juga : Sosialisasi Perda AKB, Komisi V DPRD Prov. Sumbar Kunjungi Bukittinggi
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kota Bukittinggi, Sustinna, dalam sambutannya mewakili Pjs. Wali Kota, menyebutkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu tersebut sangat penting, demi terselenggaranya Pemilukada yang bermutu dan bermartabat.
“Bawaslu butuh dukungan dari segenap pihak dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu,” kata Sustinna yang akrab disapa Titi ini.
Lebih lanjut Sustinna juga jelaskan bahwa setiap PNS tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu calon, apalagi sampai membantu calon tersebut.
“Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 telah mengatur perihal sanksi bagi PNS yang terbukti menunjukkan keberpihakannya,” kata Titi.
Sustinna juga menghimbau agar ASN di lingkungan Pemko Bukittinggi menjaga kepercayaan publik serta dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menunjukkan profesionalitas serta netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.
Baca juga : Pamit Cuti Pilkada, Walikota Ramlan Minta ASN Menjaga Netralitas
Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bukittinggi, Ruzi Haryadi, dalam sambutannya mengatakan netralitas ASN, Polri, TNI, pegawai BUMN dan BUMD mesti ditunjukkan dalam perilaku keseharian.
Kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu tersebut juga diisi dengan acara dialog dengan topik “Penyamaan Persepsi Terhadap Netralitas ASN, TNI, Polri dan Pejabat BUMN dan BUMD”.
Kegiatan ditutup dengan pernyataan dan penandatangan ikrar netralitas ASN pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 oleh para peserta.
