Wabup Richi Aprian : KPK dan Pemerintah Daerah Harus Jadi Sahabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah
Dok. Kominfo Tanah Datar

SUMBAR24.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Daerah harus menjadi sahabat dalam arti yang sebenarnya.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Tanah Datar, Richi Aprian, saat menghadiri rapat koordinasi tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat, di Auditorium Gubernur, Padang, Kamis (18/03/21) lalu.

Dikatakan Wabup Richi Aprian, layaknya seorang sahabat, KPK selalu mengingatkan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini para Kepala Daerah.

“Layaknya seorang sahabat, KPK selalu mengingatkan dan memberikan masukan kepada kepala daerah terkait indikasi korupsi sehingga fungsi pencegahan dapat terwujud,” ujar Wabup Richi.

Baca Juga : Dealer Yamaha Tjahaja Baru Gandeng PMI Padang Panjang Gelar Donor Darah

Wabup Richi menambahkan kepala daerah berkomitmen untuk melaksanakan rekomendasi dari KPK serta mengevaluasi pelaksanaannya secara bersama-sama sehingga pembenahan dan perwujudan sistem pemerintahan yang anti korupsi dapat terlaksana lebih cepat.

“Saya perwakilan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar saat ini, sangat membuka kesempatan untuk koordinasi, diskusi bersama KPK, sebagai seorang sahabat apa yang akan dilakukan untuk mencegah hal yang tidak dinginkan terjadi,” ujar Wabup Richi.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nurul Gufron di kesempatan itu mengingatkan setiap kepala daerah untuk menghindari 7 bentuk tindak pidana korupsi.

Baca Juga : Kembali, 8 Warga Positif Covid-19 di Kota Payakumbuh

Yakni menyebabkan kerugian negara, gratifikasi, penggelapan jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, perbuatan curang, pemerasan dan suap.

“Tugas KPK yaitu pencegahan, monitor, koordinasi, supervisi, penindakan dan eksekusi, tertuang pada UU no 19 tahun 2019,” ujar Nurul Gufron yang turut disaksikan Gubenur Sumatera Barat Mahyeldi, Kajati Sumatera Barat Anwarudin Sulistiyono, Sekretaris Daerah Sumatera Barat Alwis dan Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *