Komit Jalankan Program JKN KIS, Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Universal Health Coverage

  • Bagikan
Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Universal Health Coverage

SUMBAR24.COM — Pemerintah melalui BPJS Kesehatan memberikan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Kota Padang Panjang atas komitmennya selama lima tahun berturut-turut dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Piagam penghargaan tersebut diberikan Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun, kepada Wali Kota, Fadly Amran, di Ruang VIP Balai Kota, Jumat (22/10).

David Bangun menyebutkan, pemerintah daerah merupakan mitra BPJS dalam menyukseskan JKN.

“Pemda bisa dibilang stakeholder yang paling menentukan. Saat ini dari 514 kabupaten/kota, 165 diantaranya sudah mencapai UHC. Tetapi itu baru diangka 32%,” kata David.

Baca Juga : Meski PPKM Level 1, Operasi Yustisi Tetap Berlanjut di Padang Panjang

Pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemko Padang Panjang, yang telah komit menyukseskan program JKN KIS ini.

“Telah mencapai UHC, artinya mayoritas penduduk sudah dijamin pelayanan kesehatannya. Ini merupakan prestasi yang luar biasa bagi Kota Padang Panjang,” tambah David.

Sementara Wako Fadly menyampaikan, program JKN KIS merupakan kebijakan pusat yang harus didukung bersama.

“Ini harus dipahami bagi pemangku kebijakan. Ketika pemerintah pusat memprioritaskan beberapa kebijakan, kewajiban kita dibawah untuk mengikutinya guna menyukseskan program yang luar biasa ini,” ujar Wako Fadly.

Dikatakan Wako bahwa ini merupakan komitmen bersama untuk berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga secara manfaat dapat langsung dirasakan seluruh masyarakat Kota Padang Panjang,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan, Nuryanuwar, menyebutkan, saat ini capaian UHC Padang Panjang diangka 96,16 % per Oktober ini. Sebelumnya di bulan September 97 %.

“Penyebab turunnya capaian ini karena adanya penonaktifan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) dari Kemensos. Namun posisi kita masih dalam batas UHC,” ucap Nuryanuwar .

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *